MATARAM.OBORBIMA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencatatkan capaian positif dalam upaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat di sektor perumahan. Melalui komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang intensif dengan pemerintah pusat, NTB resmi memperoleh alokasi 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun anggaran 2026.
Peningkatan alokasi tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat, mengingat pada tahun 2025 NTB hanya memperoleh 1.610 unit BSPS. Dengan demikian, alokasi tahun 2026 meningkat lebih dari enam kali lipat, sekaligus menjadi salah satu alokasi terbesar yang pernah diterima Provinsi NTB dalam program bantuan rumah layak huni.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat Rapat Koordinasi bersama Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, di Jakarta, Selasa (30/6).
Dalam rapat tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa Program BSPS tidak hanya berorientasi pada pembangunan atau rehabilitasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi.
Melalui program ini, penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan pembangunan rumah, tetapi juga akan mendapatkan sertifikasi tanah secara gratis melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan permodalan usaha mikro melalui Permodalan Nasional Madani (PNM). Integrasi berbagai program tersebut diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE. M.IP , menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada Provinsi NTB melalui penambahan alokasi BSPS yang sangat signifikan.
Menurutnya, peningkatan kuota menjadi 10.000 unit merupakan bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Nusa Tenggara Barat.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, atas dukungan yang diberikan kepada Provinsi NTB. Penambahan alokasi ini menjadi harapan besar bagi masyarakat yang selama ini membutuhkan bantuan rumah layak huni,” ujar Umi Dinda sapaanya
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB siap mengawal penuh pelaksanaan Program BSPS bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar proses pendataan, verifikasi calon penerima, hingga pelaksanaan pembangunan berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Wagub menilai program BSPS bukan sekadar pembangunan rumah, tetapi menjadi instrumen penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang terpadu.
“Dengan adanya integrasi program seperti sertifikasi tanah, akses pembiayaan usaha, hingga dukungan permodalan, masyarakat tidak hanya memperoleh rumah yang layak huni, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Inilah yang menjadi tujuan utama pemerintah, yakni menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi NTB juga akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan program berlangsung efektif serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan.
Tambahan alokasi menjadi 10.000 unit BSPS merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni di Nusa Tenggara Barat.
Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi pengungkit lahirnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang memadukan penyediaan hunian, legalitas aset, akses permodalan, dan penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.
Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, serta pemerintah kabupaten dan kota, Program BSPS Tahun 2026 diharapkan mampu menghadirkan rumah layak huni bagi ribuan keluarga, sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.