MATARAM.OBORBIMA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri yang berlangsung di Mataram, Jumat (19/6/2026).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa upaya reformasi tata kelola keuangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai indeks, tetapi lebih kepada membangun sistem pengelolaan yang kuat, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pembenahan sistem menjadi prioritas utama agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara baik serta tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang.
“Fokus utama kami adalah membenahi sistem. Lebih baik membutuhkan waktu sedikit lebih lama, tetapi tata kelolanya semakin baik, hasilnya lebih akuntabel, berdampak luas bagi masyarakat, dan tidak mengulang kesalahan yang sama secara terus-menerus,” ujar Gubernur Iqbal.
Dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih berkualitas, Pemprov NTB menerapkan tiga strategi utama, yakni pembenahan sistem dan tata kelola pemerintahan melalui penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dari 44 menjadi 36 OPD, peningkatan efisiensi birokrasi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta penguatan kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut menunjukkan hasil positif. Skor IPKD Provinsi NTB tercatat mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari 58,30 pada tahun 2021 menjadi 73,11 pada tahun 2024.
Dengan tren peningkatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB optimistis capaian IPKD pada tahun 2026 akan semakin baik. Perbaikan tata kelola yang terus dilakukan diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemprov NTB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan daerah guna mewujudkan NTB yang maju, makmur, dan mendunia melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
#OB.16#