KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Fenomena budaya tapa ncai atau aksi penutupan jalan yang kerap terjadi di wilayah Bima dan Dompu menjadi sorotan dalam Diskusi Publik bertema “Menggali dan Mencari Solusi atas Isu-Isu Sosial untuk Kemajuan dan Kesejahteraan NTB” yang digelar di Tambora Homestay, Kelurahan Penaraga, Kota Bima, Sabtu malam (13/6/2026) lalu.
Dalam diskusi tersebut, Doktor Taufik Firmanto menilai praktik tapa ncai yang dilakukan dengan menutup akses jalan umum tidak hanya mengganggu ketertiban masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas warga secara umum.
Menurutnya, meskipun aksi tersebut sering kali dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi atau tuntutan masyarakat, namun tidak boleh mengorbankan hak masyarakat luas yang menggunakan fasilitas umum.
“Penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan masyarakat lainnya. Jalan merupakan fasilitas publik yang harus dijaga bersama,” ujarnya.
Firmanto sapaanya menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang melatarbelakangi munculnya tapa ncai tetap harus dilakukan melalui dialog dan komunikasi yang konstruktif.
Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap tindakan yang mengganggu kepentingan umum.
Karena itu, ia mendesak pemerintah daerah bersama DPRD untuk mempertimbangkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur ketertiban umum secara lebih tegas, termasuk memberikan sanksi terhadap aksi penutupan jalan tanpa dasar hukum yang jelas.
“Pemerintah perlu membuat regulasi yang tegas agar ada efek jera. Tujuannya bukan untuk membatasi aspirasi masyarakat, tetapi untuk memastikan penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, aman, dan tidak merugikan masyarakat luas,” tegasnya.
Menurut Firmanto, keberadaan regulasi yang jelas akan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pengguna jalan.
Diskusi publik tersebut juga membahas berbagai isu sosial lainnya yang masih menjadi tantangan pembangunan di Nusa Tenggara Barat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, pendidikan, hingga penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Para peserta berharap forum diskusi semacam ini dapat menjadi ruang untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan generasi muda, diharapkan NTB dapat terus bergerak menuju daerah yang lebih maju, aman, dan sejahtera.
#OB.005#