MATARAM.OBORBIMA.ID – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, M.IP mendampingi Mochamad Irfan Yusuf meninjau langsung proses kedatangan dan penerimaan Calon Jamaah Haji (CJH) Kloter 14 asal Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dan Kabupaten Bima di Aula Bir Ali II Asrama Haji Embarkasi Lombok, Jumat (8/5).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri yang akrab disapa Gus Irfan bersama Wakil Gubernur memantau seluruh tahapan pelayanan jamaah, mulai dari registrasi, pemeriksaan dokumen perjalanan, hingga pemeriksaan kesehatan jamaah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.
Peninjauan dilakukan guna memastikan seluruh proses penerimaan jamaah berjalan aman, tertib, dan sesuai standar pelayanan haji yang telah ditetapkan pemerintah.
Usai melakukan peninjauan, Gus Irfan menyampaikan bahwa secara umum proses penerimaan jamaah di Embarkasi Lombok berjalan lancar dan sesuai rencana, meskipun terdapat beberapa kendala teknis yang dapat segera diatasi petugas di lapangan.
“Secara umum berjalan baik sesuai harapan. Ada beberapa kendala teknis, namun semuanya bisa ditangani dengan cepat dan baik,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada tim kesehatan embarkasi yang dinilai bekerja profesional dan disiplin dalam memastikan kondisi kesehatan jamaah sebelum keberangkatan.
Menurutnya, keputusan tenaga kesehatan harus menjadi acuan utama apabila terdapat jamaah yang dinyatakan belum layak terbang demi menjaga keselamatan selama menjalankan ibadah haji.
“Saya mendukung penuh tim kesehatan yang sangat ketat memastikan kelayakan jamaah. Jika dinyatakan tidak layak terbang, tentu keputusan medis harus dihormati,” tegasnya.
Selain itu, Gus Irfan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan haji tanpa prosedur resmi atau tanpa antrean.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi tahun ini menerapkan aturan yang jauh lebih ketat, terutama terkait kewajiban memiliki tasreh atau izin resmi haji.
“Pemerintah Arab Saudi terus mengingatkan bahwa tidak ada haji tanpa tasreh. Jadi masyarakat harus berhati-hati terhadap tawaran yang tidak resmi,” katanya.
Menurut Gus Irfan, kebijakan tersebut diterapkan untuk melindungi jamaah dari berbagai kendala selama berada di Arab Saudi, termasuk risiko tertahan di bandara, tidak dapat memasuki Kota Makkah, maupun gagal mengikuti puncak ibadah haji di Arafah.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji serta memastikan seluruh jamaah asal NTB mendapatkan pelayanan terbaik sejak keberangkatan hingga kembali ke daerah dengan selamat.
Kunjungan Menteri Haji dan Umrah RI ini sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kesiapan Embarkasi Lombok dalam memberikan pelayanan optimal bagi jamaah haji Indonesia, khususnya dari wilayah Nusa Tenggara Barat.
#OB.008#