MATARAM.OBORBIMA.ID – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Internal Keamanan SPBE/Pemerintah Digital Provinsi NTB yang berlangsung di Kantor Inspektorat Provinsi NTB, Selasa (5/4).
Dalam arahannya, Wagub menyoroti pesatnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan yang kini hampir seluruhnya berbasis sistem elektronik, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelayanan publik. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko serius yang harus diantisipasi.
“Digitalisasi memberi efisiensi dan transparansi, tetapi juga menghadirkan ancaman seperti kebocoran data dan gangguan layanan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa berdampak pada lumpuhnya pelayanan publik,” tegasnya.
Wagub menekankan bahwa audit internal keamanan SPBE bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dilakukan secara sistematis oleh seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, audit internal memiliki peran penting dalam memastikan sistem memenuhi standar keamanan, mendeteksi potensi kerentanan sejak dini, serta membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.
“Audit bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan celah sebelum menjadi masalah besar,” ujarnya.
Selain itu, Wagub juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam penguatan SPBE.
Ia menegaskan peran strategis Inspektorat sebagai pengawas internal, serta Dinas Kominfotik sebagai pengampu sistem yang memastikan integrasi dan standar berjalan optimal.
“Keamanan SPBE tidak bisa dibangun sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi kuat antara provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan manajemen risiko, perlindungan data pribadi, serta peningkatan literasi digital aparatur.
“Transformasi digital tanpa keamanan adalah risiko. Dengan audit yang kuat, justru menjadi kekuatan,” tegas Wagub.
Sementara itu, narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Didik Hardiyanto, mengapresiasi langkah Pemprov NTB dalam memperkuat keamanan siber melalui kolaborasi antara Dinas Kominfotik dan Inspektorat.
Ia menegaskan bahwa ancaman siber saat ini semakin kompleks, sehingga keamanan sistem menjadi kewajiban utama dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.
“Kepercayaan publik sangat bergantung pada keamanan sistem. Audit SPBE menjadi instrumen penting untuk memastikan hal tersebut,” ujarnya.
Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik serta Inspektorat dari seluruh kabupaten/kota se-NTB dan berlangsung selama dua hari.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pemerintahan digital yang tidak hanya modern, tetapi juga aman, tangguh, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.
#OB.13#