BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kabupaten Bima terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Program Selasa Menyapa. Pada pelaksanaan di Desa Kaboro dan Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, layanan terpadu di bidang bantuan sosial dan kesehatan menjadi fokus utama.
Kegiatan yang berlangsung Kamis (30/4/2026) ini ditinjau langsung oleh Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, didampingi jajaran kepala perangkat daerah, Camat Lambitu Hafid, S.Sos, serta para kepala desa setempat. Peninjauan dipusatkan di SMP Negeri 3 Lambitu yang menjadi lokasi layanan terpadu bagi masyarakat.
Berbagai layanan dihadirkan dalam satu lokasi, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, pengaduan bantuan sosial, hingga layanan kesehatan seperti BPJS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Kehadiran layanan terpadu ini disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk mendaftar, berkonsultasi, serta menyampaikan keluhan secara langsung.
Di sela-sela peninjauan, Bupati Bima menegaskan bahwa program bantuan sosial dan layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin tepat sasaran dan mudah diakses.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bantuan seperti PKH dan sembako benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Begitu juga layanan kesehatan harus cepat, mudah, dan tanpa kendala,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi serta respons cepat dalam menangani pengaduan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial, guna mencegah munculnya persoalan di lapangan.
Sementara itu, Wakil Bupati Bima menyampaikan bahwa layanan terpadu ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti Kecamatan Lambitu.
“Kami ingin masyarakat tidak lagi kesulitan mengakses layanan. Semua hadir dalam satu tempat, sehingga lebih efektif dan efisien,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bima berharap pelayanan publik dapat semakin merata, sekaligus memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan haknya secara adil dan tepat sasaran.
#OB.007#