MATARAM.OBORBIMA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dan menerima berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Namun, setiap aspirasi diharapkan tetap fokus pada persoalan utama agar dapat ditindaklanjuti secara efektif dan terukur.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat menerima audiensi Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/4/2026).
“Setiap perjuangan harus fokus pada apa yang menjadi titik dari perjuangan itu sendiri,” ujar Wagub.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa, sehingga berbagai persoalan dapat ditangani secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
“Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah tetap berupaya melakukan langkah konkret, seperti perbaikan jalan sporadis di titik-titik yang dianggap rawan bagi pengguna jalan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah Sumbawa, Bima, dan Dompu, serta persoalan jaringan internet yang belum merata di sejumlah daerah.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik, mengakui masih terdapat wilayah blank spot di NTB, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
Beberapa kecamatan seperti Lambitu, Wera, Monta, Langgudu, Ambalawi, dan Sape masih mengalami keterbatasan sinyal, terutama di daerah perbukitan dan terpencil.
“Kondisi geografis serta pertimbangan bisnis operator menjadi tantangan dalam pemerataan layanan internet,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal, Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan operator telekomunikasi untuk mendorong pembangunan infrastruktur jaringan. Pemprov juga telah mengusulkan wilayah blank spot melalui program BAKTI agar masuk prioritas pembangunan BTS.
“Kami sudah dua kali bersurat ke pemerintah pusat untuk mengusulkan wilayah blank spot, termasuk di Kabupaten Bima,” tambahnya.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten juga terus dilakukan, khususnya terkait dukungan lahan, perizinan, dan kesiapan wilayah guna mempercepat investasi operator di daerah yang masih minim jaringan.
Sementara itu, terkait infrastruktur jalan, Pemprov NTB mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan dalam kondisi kurang baik, baik jalan provinsi maupun kabupaten.
Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama, sehingga penanganan difokuskan pada titik-titik prioritas yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Kepala Dinas PUPR NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menyebutkan sejumlah ruas jalan di wilayah Bima dan sekitarnya telah masuk dalam rencana penanganan tahun ini.
“Insya Allah bulan Mei ini mulai dilakukan penanganan di beberapa ruas, seperti Karumbu–Sape, Tawali–Sape, dan titik lainnya yang mengalami kerusakan,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta pemerataan layanan publik di NTB.
#OB.005#