MATARAM.OBORBIMA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar di Mataram.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menekankan bahwa tantangan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Saat ini, lebih dari 10 persen masyarakat NTB berada dalam kategori miskin dan sekitar 2 persen tergolong miskin ekstrem.
“Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” ujar Iqbal dalam sambutannya.
Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kecepatan semata. Menurutnya, pendekatan tersebut berisiko meninggalkan kelompok masyarakat tertentu dan menciptakan ketimpangan.
Sebagai langkah konkret, Pemprov NTB menargetkan nol desa dengan kemiskinan ekstrem pada 2029 serta penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit, setara rata-rata nasional. Strategi pembangunan diarahkan dari desa sebagai basis utama.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp472 miliar langsung ke desa serta Rp51 miliar tambahan untuk optimalisasi lahan dan irigasi. Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama dengan intervensi langsung di desa-desa miskin ekstrem. Sebanyak 40 desa menjadi prioritas awal dengan dukungan lebih dari Rp1 miliar per desa, disusul 257 desa melalui program tematik.
Pendekatan yang digunakan bersifat bottom-up, dengan memastikan program disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Di sektor pertanian, pemerintah mencatat peningkatan nilai tukar petani dari 123 menjadi 134.
Gubernur menilai capaian tersebut menjadi indikator positif dalam upaya menekan kemiskinan.
“Ketika nilai tukar petani naik, kemiskinan turun dan di situlah kita menemukan jalan paling nyata,” katanya.
Ke depan, sektor ketahanan pangan dan pariwisata ditetapkan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, didukung investasi strategis senilai Rp1,3 triliun.
Selain itu, NTB sebagai salah satu daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, memperkuat perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran, mulai dari pra-penempatan hingga pasca-kepulangan. Program unggulan meliputi skema keberangkatan tanpa biaya (zero cost), peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pendampingan usaha.
Dalam aspek tata kelola, Pemprov NTB mengambil langkah strategis dengan melunasi seluruh utang daerah yang sebelumnya mencapai Rp632 miliar. Kebijakan ini diambil untuk membangun fondasi fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
“Lebih baik memulai dari nol daripada memulai dari minus,” tegas Iqbal.
Saat ini, NTB memasuki tahun anggaran tanpa beban utang, sekaligus memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan sistem manajemen talenta dan penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk penguatan Bank NTB Syariah.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
“Musrenbang ini menjadi ruang untuk menyelaraskan aspirasi pusat dan daerah, sekaligus memastikan perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Musrenbang NTB 2026 yang berlangsung pada 14–16 April ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, di antaranya penetapan 13 indikator makro pembangunan, arah kebijakan RKPD 2027, serta prioritas program dan kebutuhan pendanaan.
Forum tersebut juga menghimpun sekitar 864 usulan dari berbagai tahapan perencanaan, termasuk dari pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.
Pada tahun 2026, Pemprov NTB juga mengalokasikan Rp450,04 miliar untuk intervensi langsung di 841 desa dan kelurahan di 10 kabupaten/kota, termasuk 106 desa kantong kemiskinan.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menilai kinerja penyerapan anggaran NTB cukup baik. Namun, ia menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi.
“Masih terdapat tax gap antara potensi dan realisasi penerimaan daerah yang perlu dimaksimalkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan PAD harus didukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi, ekspor, dan penguatan sektor usaha, termasuk UMKM.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, NTB diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
#OB.002#