Kinerja Stunting di Kabupaten Bima Dinilai Tim Provinsi NTB

Pemerintahan167 Dilihat

BIMA,OBORbima – Kinerja Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi sepanjang tahun 2020 di delapan Kabupaten di Provinsi NTB dimulai dari Kabupaten Lombok Timur tanggal 5 Juli sampai dengan 15 Juli 2021.

Rabu (14/7) delapan orang Tim yang dipimpin Huailid, S.Sos,. M.Si (Bappeda Provinsi NTB dan beranggotakan Taufiq Hari Suryanti, SKM (Bappeda Provinsi NTB), Dra. Baiq Nurhayati (BKKBN Provinsi NTB), M. Johansyah, S.Gz (Dikes Provinsi NTB), Ety Kurniawati, ST (DPMD Dukcapil NTB), Dr. Made Darawati (Politeknik Kesehatan Mataram) dan Denny Apriyanto, S.Gz (DPD Persagi NTB) melakukan penilaian kinerja Aksi #5 sampai dengan Aksi #8 Konvergensi Penurunan Stunting tingkat kabupaten Bima yang dipusatkan di aula kantor Bupati Bima.

Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer dalam sambutannya mengatakan, mengacu pada data hasil Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e- PPGBM), angka stunting di kabupaten Bima mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai 2021.

“Hal ini menunjukkan pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait sangat serius menangani persoalan stunting dan menjadi prioritas pembangunan daerah,” kata Wabup.

Kepada Tim konvergensi stunting Wabup berharap dapat menyampaikan data dan informasi stunting sesuai kondisi capaian. “Mudah-mudahan kerja keras jajaran Pemerintah kabupaten Bima tahun ini bisa kembali mempertahankan gelar juara 1 seperti tahun 2020 lalu,” imbuh Dahlan.

Ketua Tim Penilai Huailid, S.Sos,. M.Si dalam pengantarnya mengungkapkan, penilaian kinerja stunting tahun 2021 ditujukan untuk mengukur tingkat kinerja, memastikan akuntabilitas kinerja, mengevaluasi kinerja dan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting di masing-masing kabupaten.

“Melalui forum ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten mendapatkan umpan balik dan pembelajaran dalam upaya meningkatkan konvergensi intervensi penurunan stunting, semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Pada saat sama juga memiliki rencana kegiatan pelaksanaan konvergensi yang implementatif untuk tahun berjalan dan tahun mendatang,”katanya.

Aspek lain yang diharapkan, pemerintah provinsi memperoleh informasi yang memadai bagi penyusunan kegiatan pendampingan atau pembinaan kabupaten yang lebih efektif berdasarkan kemajuan dan kebutuhan daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima Tajudin SH, M.Si mengatakan, ada banyak kegiatan yang dudah dijabarkan pemerintah desa melalui alokasi dana desa bagi pencegahan stunting.

“Dana tersebut seperti prioritas pembiayaan Posyandu, insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM), insentif kader Posyandu, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, anemia dan bayi balita stunting,”urai Tajudin.

Sesi berikutnya penjelasan dilakukan oleh Kepala Dinas DP3AP2KB, Drs. Syahrul, M.Si dalam pemaparannya dijelaskan, bahwa DP3AP2KB berperan dalam penguatan ketahanan keluarga terutama di kegiatan Bina Keluarga Balita, dan PIC Remaja di masing masing desa yang ada di lokus stunting.

Kemudian melakukan tahapan wawancara peserta yang merupakan Tim Konvergensi Pencegahan Stunting kabupaten (Kepala Daerah, Sekretariat daerah, Dinas Kesehatan, DPMD, DP3AP2KB, Dinas Perkim, Dinas Dikbudpora dan instansi terkait lainnya).

Tahapan wawancara yang dipandu Kasubid sosial budaya dan pemerintahan Bappeda Kabupaten Bima Iman Ridwansyah, ST tersebut berlangsung secara paralel.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *